Faktanusantaraemas.com,
Jambi.
Suasana di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sempat memanas saat para gubernur datang membawa suara darurat. Gubernur Jambi Al Haris bersama 17 gubernur lainnya “menggeruduk” Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.(8/10/2025).
“Mereka tidak datang untuk basa-basi, melainkan untuk menyampaikan sebuah “curhat pilu” dan protes keras mengenai harapan agar tidak memotong Dana Transfer ke Daerah (TKD), atau daerah akan lumpuh. Aksi yang sangat jarang terjadi ini adalah puncak dari kegelisahan para kepala daerah yang merasa kebijakan pemerintah pusat akan “mencekik” kemampuan mereka untuk melayani rakyat,”katanya.
Gubernur Jambi Al Haris dengan tegas menyuarakan alarm bahaya. Menurutnya, pemotongan TKD bukanlah sekadar penyesuaian angka, melainkan ancaman nyata yang bisa memicu krisis multidimensi di daerah. “Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, ini soal kelangsungan hidup pelayanan publik di daerah kami. Jika TKD dipotong, daerah bisa krisis,”ujar Al Haris.
“Curhatan yang paling mengiris hati datang dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah. Ia membeberkan dilema konkret yang kini dihadapinya. Mahyeldi mengungkapkan bahwa pemerintahannya baru saja mengangkat 7.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang gajinya sepenuhnya bergantung pada dana dari pusat,”ungkapnya. Dengan adanya rencana pemotongan TKD, ia kini pusing tujuh keliling memikirkan bagaimana cara membayar gaji ribuan pegawainya tersebut. “Kita baru saja mengangkat 7.000 PPPK, dan sekarang (dananya) dipotong. Bagaimana kami bisa membayar gaji mereka?,” keluh Mahyeldi di hadapan Menkeu Purbaya.
“Kisah dari Sumbar ini menjadi cerminan nyata dari dampak kebijakan pusat yang seringkali tidak sinkron dengan realitas di daerah. Ribuan nasib pegawai kini terkatung-katung di ujung pena para pengambil kebijakan di Jakarta,” tandasnya. (*Td 4_/Sc*).
