Faktanusantaraemas.com.
Jenewa.
Indonesia kembali menorehkan peran strategis di panggung global. Pada 8 Januari 2026 di Jenewa, Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB 2026, bertepatan dengan 20 tahun berdirinya lembaga tersebut.
“Penetapan ini merupakan hasil kesepakatan negara-negara Asia-Pacific Group (APG) dan menjadi tonggak penting bagi diplomasi Indonesia di forum multilateral. Sepanjang 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses kerja Dewan HAM PBB,” katanya.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, diplomat senior dengan rekam jejak panjang di tingkat internasional.
Pemerintah menegaskan, kepemimpinan Indonesia akan dijalankan secara objektif, inklusif, dan berimbang, dengan menjunjung prinsip imparsialitas, transparansi, serta dialog lintas kawasan. Fokus utamanya: membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi konstruktif seluruh negara anggota. Mengusung tema “A Presidency for All”, Indonesia berkomitmen memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai pilar penting sistem multilateral global.
“Presidensi ini menjadi yang pertama bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB berdiri pada 2006. Sebelumnya, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali menjabat Wakil Presiden, serta pernah memimpin Komisi HAM PBB pada 2005,”ujarnya.
“Langkah ini menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor aktif dalam diplomasi HAM dunia,”tandasnya. (*Tr.4_/CB*).
