Temuan tersebut terjadi karena diduga ada kelebihan bayar honorarium pada kegiatan pelaksanaan diklat yang menurut BPK tidak sesuai dengan standar biaya umum (SBU).
”Lanjut Siti Zaidar, menjelaskan temuan tersebut sebenarnya sudah terdeteksi saat awal mulai diberlakukan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. “Namanya baru-baru penerapan aplikasi SIPD, pasti ada yang keliru, pasti ada kesalahan, Kesalahan itu sudah diperbaiki,”terangnya.
”Situ Zaidar menambahkan, temuan kelebihan pembayaran honorarium tersebut telah diselesaikan dan disetorkan kelebihan bayarnya sesuai temuan pada tahun 2021 dan saat ini tidak ada lagi persoalan terkait hal itu. Ia juga menyayangkan persoalan kelebihan bayar tersebut saat ini kembali mencuat ke permukaan, padahal persoalan tersebut sudah selesai dan tidak ada lagi masalah apa pun,”jelasnya.
“Ditambahkanya, kalau kita tidak selesaikan temuan ini pasti akan bermasalah kan, karena kalau kita tidak bayar, pasti akan terus menjadi catatan temuan BPK,”pungkas Siti Zaidar. (Tr/min).
