Kemenko Polkam Dorong Integrasi Data Kependudukan Dukung Pembangunan Daerah

oleh -515 Dilihat
Faktanusantaraemas.com.
Surabaya (Jatim).
                  Administrasi kependudukan memiliki peran strategis sebagai basis data tunggal dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tidak hanya itu, perencanaan pembangunan serta penguatan demokrasi elektoral juga membutuhkan peran administrasi kependudukan yang baik.
                 Demikian disampaikan oleh Noor Aras Arief selaku Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan saat membuka Rapat Koordinasi “Pengelolaan Data Kependudukan dalam Mendukung Percepatan Program Prioritas dan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Timur”, Jumat (5/12/2025).
                  “Pemanfaatan data kependudukan sebagai basis utama penyelenggaraan layanan publik dan transformasi digital pemerintahan menuntut adanya sistem perlindungan data yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan,”ujarnya.
                    Sebagai informasi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur tercatat sekitar 41,8 juta jiwa, dengan jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 3,876 juta orang per Maret 2025.
                 “Untuk itu, integrasi dan akurasi data menjadi penting untuk menjadi atensi, agar pelaksanaan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara optimal dan berbasis data,”ungkap Noor Aras.
                  Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, ia menyampaikan bahwa data kependudukan yang akurat juga sangat penting dalam penyaluran bantuan sosial agar dapat lebih tepat sasaran. “Sebagaimana pilot project digitalisasi bantuan sosial yang sudah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi pada September 2025 dapat dijalankan lebih luas dan tepat sasaran,”harapnya.
                  Lebih lanjut, Noor Aras menjelaskan bahwa rapat ini diadakan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis serta berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pengelolaan data kependudukan di Provinsi Jawa Timur, sekaligus menyelaraskan program dan kebijakan pemerintah daerah dengan program prioritas nasional.
                  “Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Kemenko Polkam dalam memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan serta menjaga keandalan dan keberlanjutan pengelolaan data kependudukan,”katanya.
              “Hadir dalam Rapat Koordinasi yaitu Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas P3AK Prov. Jatim, Analis Perkembangan Data Kependudukan Dinas P3AK Prov. Jatim, Administrator Database Kependudukan Dinas P3AK Prov. Jatim, Analis Daftar Kependudukan & Pencatatan Sipil Dinas P3AK Prov. Jatim, Pengelola Data dan Informasi Kependudukan Dinas P3AK Prov. Jatim, dan ⁠Pranata Hubungan Masyarakat, Dinas P3AK Prov. Jatim,”tandasnya.(*Tr.4_/Hpk*).

No More Posts Available.

No more pages to load.