Faktanusantaraemas.com
Bandung (Jabar).
Kementerian Koordinator Bidang Politikdan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong peningkatan pemanfaatan data kependudukan dan informasi kewilayahan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah dan pembangunan daerah. Upaya ini bertujuan memperkuat perencanaan berbasis data serta memastikan kebijakan pembangunan berjalan lebih tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang diwakili oleh Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah dan Pembangunan Daerah Berbasis Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Data Kewilayahan di Provinsi Jawa Barat, yang diselenggarakan di Bandung, Rabu (29/10/2025).
Sebagai koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di sektor kewilayahan dan kependudukan, Brigjen TNI Kartika menegaskan bahwa data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan fondasi utama kebijakan publik berbasis (evidence based policy). “Tanpa dukungan data yang kredibel, program Pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran dan menurunkanefektivitas pelayanan publik,” ujarnya.
“Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu fokus utama pembahasan mengingat jumlah penduduknya yang terbesar di Indonesia, yaitu lebih dari 51,7 juta jiwa. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem data kependudukan yang adaptif dan terintegrasi lintas sektor, di tengah dinamika urbanisasi dan mobilitas penduduk yang tinggi,”katanya Dalam kesempatan tersebut, Brigjen TNI Kartika juga mengungkapkan bahwa masih terdapat 5 juta data peserta yang belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan 1,1 juta data kependudukan yang belum sesuai dengan data kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Barat. “Pemutakhiran data secara menyeluruh menjadilangkah strategis agar program bantuan sosial dan kebijakan ekonomi benar-benar tepat sasaran,”tegasnya.
Lebih lanjut, Kemenko Polkam mendorong integrasi data kependudukan dengan data geospasial melalui pemanfaatan DTSEN dan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI). Sinergi tersebut diharapkan memperkuat perencanaan pembangunan di berbagai sektor seperti sosial, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, serta memastikan pemerataan manfaat pembangunan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Optimalisasi data kependudukan dan kewilayahan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,”ungkapnya.
Ia menambahkan, rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi lintas sektor, dan melahirkan langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola data kependudukan yang akurat, inklusif, dan berkelanjutan”tandasnya.(*Tr.4_/HKP*).
