Faktanusantaraemas.com.
Baturaja OKU (Sumsel).
Pj. Bupati OKU H. Teddy Meilwansyah, SSTP, MM, MPd menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakonas) Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah tahun 2023 yang diselengarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Pengadaan Untuk Indonesia Maju” ini dibuka oleh Menteri Koperasi dan UKM Drs Teten Masduki yang dihadiri oleh Seluruh Kepala Daerah, Bupati/Walikota di Indonesia.
Kegiatan pembukaan tersebut ditandai dengan memainkan angklung oleh seluruh peserta rakornas, Tampak PJ Bupati OKU beserta Kabag LPBJ Setda OKU Karel Akbar, Kadin PU Perkim Novri dab kadisdik OKU Topan Indra Fauzi ikut membersamai memainkan angklung.
Dalam Sambutanya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, menyampaikan bahwa hingga 1 November 2023, realisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) UMKM telah mencapai Rp221,49 triliun serta Produk dalam negeri (PDN) sebesar Rp474,62 triliun.
”Lanjut Teten mengatakan, angka tersebut menandakan ada kemajuan dalam realisasi PBJ UMKM. Laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatatkan belanja barang/jasa UMKM telah capai 37,6 persen dari target pemerintah yang menetapkan 40 persen,”katanya.
Selanjutnya, untuk itu Teten sangat mengapresiasi LKPP yang secara continue, dan sistematis memanfaatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk pengembangan industri dalam negeri, khususnya UMKM. “LKPP telah mengungkapkan potensi pembelian produk dalam negeri yang sangat signifikan,”terangnya.
”Pada kesempatan itu Teten juga mengajak semua pihak, untuk memajukan pengadaan barang dan jasa yang lebih optimal, transparan dan adil bagi semua,”ujarnya.
”Kementrian Koperasi dan UKM lanjutnya akan terus berkomitmen mendukung transaksi pengadaan barang dan jasa, dengan fokus kepada pemberdayaan UMKM melalui program pelatihan dan pendampingan, memperluas akses pembiayaan, mempermudah perizinan usaha, menyediakan akses dan pendampingan bersertifikasi untuk meningkatkan kapasitas produksi UMKM,”pungkasnya.(*Tr.4_).
